Posts

Penurunan Harga Minyak Dunia Membuat Rupiah Menguat

Image
Penurunan Harga Minyak Dunia Membuat Rupiah Menguat Pengamat ekonomi dari Indef, Bhima Yudisthira, menilai penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada perdagangan akhir pekan, dimana hari ini sudah dibawah Rp15.000 per USD merupakan kabar gembira. Menguatnya nilai tukar rupiah, analisa dia, disebabkan penurunan harga minyak dunia yang membuat tekanan impor menurun. Dan ini membuat suplai valuta asing terjaga sehingga nilai tukar rupiah terhadap dolar menguat. Harga minyak mentah berjangka Brent, saat ini berada di kisaran USD73 per barel, dari sebelumnya sempat berada di level USD86 per barel. “Jika harga minyak menurun artinya tekanan impor minyak bisa berkurang. Suplai valas lebih terjaga,” ujar Bhima saat dihubungi, Jakarta, Jumat (2/11/2018). Selain itu, kata dia, penguatan rupiah juga ditopang sengan pelaku pasar yang sudah mulai mengambil langkah ketika suku bunga Amerika Serikat naik. “Pelaku pasar juga sudah melakukan p

OJK Membantu Fintech untuk Mendaftarkan Secara Resmi

Image
OJK Membantu Fintech untuk Mendaftarkan Secara Resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong para pelaku industri sektor keuangan digital untuk mencatatkan diri agar dapat beroperasi secara resmi di Indonesia. Hal ini sejalan dengan terbitnya ketentuan dari Peraturan OJK No.13/POJK 02/2018 mengenai inovasi keuangan digital di sektor keuangan yang diterbitkan 16 Agustus 2018. Wakil Ketua Komisioner OJK Nurhaida menyebutkan bahwa peraturan itu agar sektor keuangan digital tidak merugikan masyarakat. “Efek negatif harus diminimalisasir agar fintech memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dan tidak menghambat inovasi dari perkembangan digital yang semakin meningkat,” ujar Nurhaida di Jakarta, Jumat (2/11/2018). Dia mengatakan, peraturan ini juga untuk membangun ekosistem dalam sektor jasa keuangan digital yang berinovasi dan bertanggung jawab serta memberikan perlindungan terhadap konsumen. “Manfaat sebetulnya bagi inovasi keuangan digital ini bahwa mereka akan

Jika Tidak Tercatat di OJK, Perusahaan Fintech Akan Dikenakan Sanksi

Image
Jika Tidak Tercatat di OJK, Perusahaan Fintech Akan Dikenakan Sanksi Beberapa waktu lalu Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan Peraturan OJK Nomor 13 Tahun 2018, tentang Inovasi Keuangan Digital atau IKD di Sektor Jasa Keuangan. Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Nurhaida menjelaskan, melalui POJK No.13/2018 ini, diharapkan perusahaan-perusahaan yang bergerak di industri keuangan digital segera mencatatkan dirinya. Agar kegiatan usahanya bisa dimonitor oleh OJK. “Manfaat bagi perusahaan-perusahaan yang diharuskan mencatatkan dirinya itu adalah bahwa mereka akan masuk ke dalam suatu ekosistem yang sudah dibangun dan akan dikembangkan nanti,” kata Nurhaida di kantornya, Jakarta, Jumat 2 November 2018. Dengan mencatatkan dirinya ke OJK, Nurhaida memastikan bahwa perusahaan-perusahaan yang bergerak di industri keuangan digital itu akan mendapatkan kejelasan terkait posisinya secara legal. Konsumen pun bisa lebih terlindungi. “Jadi mereka lebih jelas posisinya

Setelah Dua Bulan Berlalu, Baru 21 Perusahaan Start Up Terdaftar di OJK

Image
Setelah Dua Bulan Berlalu, Baru 21 Perusahaan Start Up Terdaftar di OJK Otoritas Jasa Keuangan atau OJK telah mengeluarkan Peraturan OJK Nomor 13 Tahun 2018 tentang Inovasi Keuangan Digital atau IKD di Sektor Jasa Keuangan, pada September lalu. Tujuannya adalah untuk memperjelas ketentuan pencatatan perusahaan keuangan digital atau financial technology ke OJK, agar bisa dipantau dan dilihat perkembangannya. Menurut Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Nurhaida, meskipun sudah hampir dua bulan regulasi ini disosialisasikan, ternyata baru ada 21 perusahaan fintech yang mencatatkan diri ke OJK, dari total 167 perusahaan yang menjadi anggota asosiasi fintech tersebut. “Sampai saat ini baru 21 perusahaan yang mendaftar, dan itu semua akan kami masukkan ke dalam suatu kajian untuk melihat apa saja bidang (sektor bisnis) mereka,” kata Nurhaida di kantornya, di kawasan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jumat, 2 November 2018. Soal kendala upaya pencatatan ke OJK tersebu

Surplus September Memperkuat Rasa Optimisme Pencapaian Target Ekspor

Image
Surplus September Memperkuat Rasa Optimisme Pencapaian Target Ekspor Kinerja ekspor nonmigas bulan September 2018 yang mencatatkan surplus sebesar USD1,3 miliar menumbuhkan optimisme pemerintah dalam mencapai target ekspor tahun ini. Secara kumulatif, ekspor nonmigas Januari-September 2018 mencapai USD122,31 miliar, tumbuh 9,29% dibanding tahun sebelumnya. Meskipun pertumbuhan ekspor nonmigas hingga triwulan III masih di bawah target, pemerintah tetap optimistis ekspor nonmigas akan tumbuh sebesar 11% pada tahun ini. “Pemerintah optimistis untuk terus mendorong peningkatan ekspor pada tiga bulan terakhir sehingga target ekspor nonmigas tahun ini dapat terlampaui,” ujar Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita dalam siaran pers, Jumat (2/11/2018). Menurut Mendag, pertumbuhan ekspor nonmigas selama Januari-September 2018 didukung peningkatan ekspor beberapa pasar negara tujuan ekspor. Ekspor Indonesia ke China tumbuh 26,9%, Jepang 18,1%, Taiwan 34,1%,

Jaksa Agung Mempertimbangkan Cabut Deponering Terkait Kasus Bambang Widjojanto

Image
Jaksa Agung Mempertimbangkan Cabut Deponering Terkait Kasus Bambang Widjojanto Jaksa Agung M Prasetyo mengatakan pihaknya membuka kemungkinan untuk mencabut deponering kasus Mantan Pimpinan KPK Bambang Widjojanto (BW). Prasetyo menegaskan, membuka kembali atau tidak kasus BW adalah hak prerogatif Jaksa Agung. “Ya, kita lihat dulu, kita pertimbangkan, karena ini sudah jadi keputusan dari Jaksa Agung dan ini adalah hak prerogatif jaksa agung,” ujar Jaksa Agung Muhammad Prasetyo di Kantor Kejaksaan, Jakarta, Jumat (2/11/2018). Kejaksaan kata dia, akan mencermati dan mengkaji dorongan pencabutan deponering kasus BW. Salah satu yang dipertimbangkan adalah kepentingan umum yang bisa dijadikan dasar pencabutan deponering tersebut. “Saya sudah katakan bahwa tentunya kita lihat apakah ada kepentingan umum yang bisa dijadikan dasar untuk mencabut kembali deponeringnya,” tandas dia. Lebih lanjut Prasetyo mengatakan, pihaknya melakukan deponering terhadap kasus BW dul

Setelah Ditahan Taufik Kurniawan Bicara Soal Rekayasa

Image
Setelah Ditahan Taufik Kurniawan Bicara Soal Rekayasa Setelah menyandang status tersangka kasus dugaan suap, Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan akhirnya ditahan. Taufik ditahan di Rumah Tahanan KPK pada Jumat (2/11/2018) malam setelah menjalani pemeriksaan selama lebih kurang sembilan jam. Dia diperiksa sebagai tersangka kasus suap pengurusan dana alokasi khusus (DAK) Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, tahun 2016. Dia sempat meladeni pertanyaan wartawan saat hendak dibawa ke Rutan KPK. Politikus Partai Amanat Nasional itu mengaku menghormati proses hukum yang dilaksanakan KPK. “Secanggih-canggihnya rekayasa manusia, rekayasa milik Allah lah yang paling sempurna. Artinya saya akan ikuti dan hormati proses hukum di KPK itu, dicerna sendiri ya,” tutur Taufik yang sudah mengenakan rompi oranye saat keluar dari Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta, Jumat (2/11/2018). KPK telah menetapkan Taufik sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pengurusan DAK untuk Ka

Saab Akan Memperlihatkan Tiga Alutsista Mutakhir di Indo Defence 2018

Image
Saab Akan Memperlihatkan Tiga Alutsista Mutakhir di Indo Defence 2018 Kementerian Pertahanan kembali menggelar Indo Defence 2018 Expo and Forum di Jakarta pada 7 hingga 10 November 2018. Ada ratusan produsen alat utama sistem persenjataan (alutsista) dari dalam dan luar negeri terlibat dalam acara ini. Saab, produsen alat pertahanan militer asal Swedia, adalah salah satu perusahaan yang terlibat dalam acara ini. Di Indo Defence 2018 nanti, Saab akan memamerkan tiga produk unggulan. Di antaranya, RBS 70 NG dengan sistem BSHORAD paling mutakhir. Lars Nielsen, Deputy Head Saab Indonesia mengatakan, Indonesia memiliki sejarah sukses dalam mengoperasikan RBS 70 generasi pertama. Generasi terbaru sistem persenjataan ini memberikan teknologi pertahanan udara paling canggih. “Di stand Saab, kami menyiapkan simulator RBS 70 NG. Silakan mencoba simulasi pengoperasian sistem pertahanan udara yang penuh dengan akurasi dan andal ini,” kata Nielsen saat berkunjung ke redaksi

Setelah Ditahan Oleh KPK, Taufik Kurniawan Dinonaktifkan dari PAN

Image
Setelah Ditahan Oleh KPK, Taufik Kurniawan Dinonaktifkan dari PAN Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan dinonaktifkan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (DPP PAN). PAN juga akan melakukan proses pergantian antar waktu (PAW) terhadap Taufik Kurniawan di DPR. Partai berlambang matahari terbit itu juga bakal melengserkan Taufik Kurniawan dari kursi Wakil Ketua DPR. Hal demikian merupakan respons dari PAN terhadap penahanan Taufik Kurniawan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Kita nonaktifkan yang bersangkutan dari DPP dan akan proses pergantian pimpinan DPR dan PAW Taufik Kurniawan di DPR RI,” ujar Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno dihubungi wartawan, Jumat (2/11/2018). Dikatakannya, PAN yakin bahwa Taufik Kurniawan akan kooperatif dalam menjalani proses hukum mengenai kasus dugaan korupsi terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Kehormatan PAN Drajad Wibowo mengaku bahwa inter

Inilah Alasan Mengapa KPK Tidak Akan Menyegel Proyek Meikarta

Image
Inilah Alasan Mengapa KPK Tidak Akan Menyegel Proyek Meikarta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak akan menyegel proyek pembangunan Meikarta di Bekasi, Jawa Barat. “Kita enggak akan menyita atau menyegel Meikarta. Kalau proyek jalan, ya jalan terus saja,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta, Kamis (1/11/2018). Alexander menjelaskan tidak mungkin menghentikan suatu kegiatan yang di dalamnya banyak melibatkan masyarakat. “Ini kasus hukum kita pisahkan dengan proyek itu. Yang terjadi sebetulnya kan proses perizinan itu ada pemberian suap, bukan proyeknya,” tutur Alexander. Dia memberi contoh penanganan kasus suap proyek Sport Center Hambalang di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. “Hambalang pun enggak kita segel kok, kalau mau diteruskan, diteruskan saja,” tambahnya. Mengenai adanya pertemuan Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hassanah Yasin dengan CEO Lippo Group James Riady, Alexander menilai tidak masalah selama tida